PALI, PALTV.CO.ID– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Pembinaan Posbankum dan Bantuan Hukum di Kelurahan Pasar Bhayangkara dan Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI (18/5).
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Serba Guna Kecamatan Talang Ubi ini dihadiri Camat Talang Ubi Atmo Maryono, Lurah Pasar Bhayangkara Suherman, Lurah Talang Ubi Selatan Juliani, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, pengurus Posyandu, serta masyarakat dari kedua kelurahan dengan total peserta sekitar 200 orang.
Dalam sambutannya, Camat Talang Ubi Atmo Maryono menyampaikan bahwa Posbankum hadir agar masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dapat memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma dan mudah dijangkau.
“Melalui Posbankum, masyarakat bisa mendapatkan konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, perdamaian di luar pengadilan, hingga rujukan advokat. Kami berharap informasi ini dapat diteruskan kepada masyarakat luas agar semakin banyak warga memahami hak-hak hukumnya,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti masyarakat Kelurahan Pasar Bhayangkara dengan narasumber Asnedi, yang menyampaikan materi mengenai perluasan akses keadilan melalui Posbankum Desa/Kelurahan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Rinaldi Wijaya, S.H. terkait bantuan hukum bagi masyarakat.
Sementara itu, sesi kedua diikuti peserta dari Kelurahan Talang Ubi Selatan. Penyuluh Hukum Kemenkum Sumsel Nurdiana, memaparkan materi mengenai peran Posbankum dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, dilanjutkan materi bantuan hukum oleh Anggie Purnasari Corrie.
Selain pemaparan materi, peserta juga mendapatkan simulasi langsung terkait tata cara pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi pelaporan BPHN.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari komitmen Kemenkum dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami hak hukumnya dan tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan negara,” .(*)