PALEMBANG, PALTV.CO.ID– Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (2/6).
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah Tahun 2026 ini diikuti oleh Tim Kerja BSK Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Para narasumber menyampaikan materi terkait peran strategis analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa seorang analis kebijakan tidak hanya bertugas menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga harus memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui pola koordinasi dan komunikasi yang jelas antaraktor kebijakan.
Narasumber juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun sinergi antarlembaga, mengelola komunikasi yang efektif, serta memastikan setiap pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Mereka menegaskan kembali pentingnya peran analis kebijakan sebagai penghubung antara data, fakta, dan proses pengambilan keputusan dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas. Para peserta dari berbagai wilayah pun antusias berbagi pengalaman terkait tantangan maupun praktik baik dalam pelaksanaan analisis kebijakan di lingkungan kerja masing-masing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana yang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi analis kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Nur’Ainun, juga menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pembangunan hukum yang semakin kompleks dan dinamis.